Hasil Ujian CPNS Dibawa ke PTN, Dalih Sistem Komputerisasi, itu Pasti Bohong !!

Gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh "JOKOWI" memang sangat membuat antusias seluruh masyarakat Indonesia, contoh terbaru saja dalam masalah perekrutan CPNS yang biasa dilakukan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan "Kalau hasilnya dibawa, sistem komputerisasi, itu pasti bohong. Itu semua main. Jadi, saya izin Pak Gubernur kalau sistemnya masih seperti itu, enggak boleh ada rekrutmen" dalam rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah

Sebelumnya Budhihastuti sebagai kepala BKD Pemprov DKI telah menyatakan bahwa penerimaan cpns di pemprov DKI menggunakan e recuitment berbasis IT dengan pelamar mencapai 24 ribu orang dan pelaksanaan Test dilakukan di gelora bung karno dengan menelan biaya sebesar 3M.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki meminta sistem rekrutmen CPNS benar-benar elektronik kalau tidak bisa, maka tidak boleh ada perekrutan CPNS di Pemprov DKI. Menurut pantauan wikijobpedia.com yang dimaksud oleh bapak wakil gubernur, yang namanya komputerisasi adalah mulai dari segala sistem perekrutan, ujian sampai hasil lembar jawaban hendaknya dilakukan secara komputerisasi bukan setengah setengah, dimana saat ini hasil ujian masih dibawa ke Perguruan tinggi untuk diperiksa sehingga disana masih banyak kerawanan dan kecurangan. Apabila hasilnya juga menggunakan komputerisasi maka hasil ujian bisa langsung dilihat pada hari itu juga tanpa ada kecurangan.

Dengan berani Basuki juga menambahkan, bahwa di luar DKI ..mau jadi CPNS bayar 150 Juta..apalagi DKI, saya bukan menuduh tambah dia tapi sistem penerimaan CPNS kita harus dibenahi dan dia menginginkan DKI menjadi contoh semua daerah dalam penerimaan sistem CPNS bersih. Basuki menekanjan "Jadi, enggak boleh ada rekrutmen dengan kirim data hasil ujian, bohong semua," cetusnya.
"Kalau hasilnya dibawa, sistem komputerisasi, itu pasti bohong. Itu semua main. Jadi, saya izin Pak Gubernur kalau sistemnya masih seperti itu, enggak boleh ada rekrutmen," kata Basuki kepada Jokowi yang berada di sampingnya

Jika Hasil ujian masih dibawa ke perguruan tinggi mengatakan "Itu tidak transparan. DKI itu sudah ada sistem. Jadi, ujian itu tidak transparan. Saya tukangnya ngatur-ngatur nilai itu semua. Digeser-geser nilainya. Tanya ke Pak Taufik Effendy sebagai (mantan) Menteri PAN. Jadi dikasih ke PT, oknum juga main di sana," tambah Basuki.

Menanggapi hal itu, kepala BKD Pemprov DKI menyatakan akan melakukan yang diminta Wagub. Namun, pengadaan komputernya baru diusulkan pada 2013.

Basuki pun memberi solusi bahwa BKD DKI bisa meminjam fasilitas Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ujian. Dengan begitu, hasil ujian bisa langsung dilihat tanpa ada kecurangan.

Video mengenai paparan BKD kepada gubernur dan wakil Gubernur Pemprov DKI secara langsung bisa dilihat di bawah ini